SEJARAH Indonesia Modul · Bab 6 PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI

ANIK SULISTIYOWATI, M.Pd

22/08/2021 10:18:58

SMA 12 K-13 revisi 2018

Daftar Isi

Bab 1 DISTEGEGRASI PADA AWAL KEMEDEKAAN Bab 2 MASA 1945 – 1965 Bab 3 AWAL KEMERDEKAAN DANA DEMOKRASI LIBERAL Bab 4 KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI BANGSA Bab 5 INDONESIA PADA MASA ORDE BARU Bab 6 PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI Bab 7 PERAN PELAJAR, MAHASISWA, DAN PEMUDA Bab 8 PERAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA Bab 9 TRANFORMASI TEKNOLOGI DI INDONESIA

Halaman

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI

BANGSA INDONESIA PADA MASA AWAL

REFORMASI

SEJARAH INDONESIA KELAS XII

ENYUSUN

MARIANA, M.Pd

SMAN 10 BEKASI

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

iii

DAFTAR ISI

PENYUSUN

................................

..............................

DAFTAR ISI

................................

..........................

iii

PETA KONSEP

................................

.......................

PENDAHULUAN

................................

....................

Identitas Modul

................................

........

Kompetensi Dasar

................................

....

Deskripsi Singkat Materi

................................

.........................

tunjuk Penggunaan Modul

................................

...................

Materi Pembelajaran

................................

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

................................

.........................

REFORMASI

................................

............................

Tujuan Pembelajaran

................................

...............................

Uraian Materi

................................

...........

Latar belakang Reformasi

................................

......

Agenda Reformasi

................................

.....................

Jalannya Reformasi

................................

...................

Rangkuman

................................

..............

Penugasan Mandiri

................................

Latihan Soal

................................

...........

Penilaian Diri

................................

.........

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

................................

......................

KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI

................................

........

Tujuan Pembelajaran

................................

.............................

Uraian Materi

................................

.........

Masa Pemerintahan B.J.

Habibie

................................

.......................

Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid

................................

............................

Masa Pemerintahan Megawati

................................

..........................

MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

................................

....

Rangkuman

................................

............

Latihan Soal

................................

...........

Penilaian Diri

................................

.........

EVALUASI

................................

............................

DAFTAR PUSTAKA

................................

...........

GLOSARIUM

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Buloggate

kasus yang melibatkan nama Badan Urusan Logistik (Bulog)

serta jajaran pimpinannya sejak lama sudah mengemuka.

Kasus ini melibatkan Yanatera (Yayasan Bina Sejahtera)

Bulog

yang dikelola oleh mantan Wakabulog Sapuan

Brunaigate

penyaluran dana sultan Brunei

yang diserahkan kepada

pengusaha

yang dekat dengan Presiden Wahid, yaitu Ario

Wowor.

Demokrasi

bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya

memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang

dapat mengubah hidup mereka.

IMF

(International Monetary Fund) atau dalam bahasa Indonesia

yaitu Dana Moneter Internasional adalah sebuah lembaga

donor internasional

Poros Tengah

istilah yang mengacu kepada koalisi partai

partai Islam yang

dibentuk Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan

(PDI

memenangkan Pemilihan Umum Legislati Indonesia 1999

Privatisasi

menjual

perusahaan negara

didalam

periode

krisis.

Tujuannya adalah melindungi perusahaan negara dari

interversi

kekuatan

politik

dan

melunasi

pembayaran utang luar negeri.

Reformasi

Sebuah proses perubahan atau pembentukan kembali suatu

tatanan kehidupan yang lama, dig

anti dengan tatanan

kehidupan yang baru.

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

PETA KONSEP

MASA AWAL REFORMASI

LATAR BELAKANG

TERJADINYA

REFORMASI

TUJUAN DAN AGENDA

REFORMASI

KONDISI KEHIDUPAN

POLITIK DAN EKONOMI

SETELAH 21 MEI 1998

Krisis Ekonomi

Krisis Politik

Krisis Hukum

Krisis Kepercayaan

Masa Pemerintahan BJ. Habibie

Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Masa Pemerintahan Megawati

Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

ENDAHULUAN

Identitas Modul

Mata Pelajaran

Sejarah Indonesia

Kelas

XII

Alokasi Waktu

4 x 45 Menit

Judul Modul

Perkembangan Kehidupan Politik dan Ekonomi Masa Awal

Reformasi

Kompetensi Dasar

Menganalisis

Perkembangan Kehidupan Politik dan Ekonomi

Bangsa Indonesia Pada Masa Awal

Reformasi

elakukan penelitian sederhana

tentang

kembangan

kehidupan

politik dan ekonomi Bangsa

Indonesia pada masa

awal

Reformasi dan menyajikannya

dalam bentuk laporan

tertulis

Deskripsi Singkat Materi

Reformasi

lahir

setelah

negara kita ini

mengalami

krisis yang melanda berbagai

aspek, mulai dari kehidupan,

ekonomi,

politik,

hukum,

kepercayaan,

dan

yang

parahnya lagi adalah krisis

kebutuhan pokok. Karena

pada masa orde baru itu

Indonesia mengalami krisis

yang cukup parah, akhirnya

muncullah g

erakan

gerakan

mahasiswa dan masyarakat

lainnya

yang

meminta

Presiden

Soeharto

untuk

turun dari jabatannya.

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Petunjuk Penggunaan Modul

Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi

kegiatan pembelajaran

dan

di dalam

nya

terdapat

uraian

materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama

Latar belakang t

erjadinya Reformasi

Kedua

Kehidupan Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia Masa Awal Reformasi

BACALAH MODUL INI HINGGA TUNTAS DAN PAHAM

IKUTI PETUNJUK

KEGIATAN BELAJAR YANG ADA PADA

MODUL

CEK PEMAHAMANMU MELALUI KEGIATAN EVALUASI

BELAJARLAH SECARA MANDIRI JIKA MEMERLUKAN

BANTUAN HUBUNGI GURU

JIKA NILAIMU MASIH KURANG , BELAJARLAH

LAGI PEMAHAMAN TENTANG MATERI TERSEBUT

JANGAN MELIHAT KUNCI JAWABAN

SEBELUM MENGERJAKAN EVALUASI

COCOKAN HASIL PEKERJAANMU DENGAN

KUNCI

JAWABAN YANG ADA

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

REFORMASI

Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan

lian

dapat menyimpulkan:

Latar belakang terjadinya reformasi di Indonesia

Agenda reformasi di Indonesia

Jalannya reformasi di Indonesia

Uraian Materi

Perjalanan panjang sejarah Orde Baru di

Indonesia

dapat

melaksanakan

pembangunan

sehingga mendapat kepercayaan dalam dan luar

negeri. Menga

wali

perjalannya pada dasawarsa 60

an rakyat sangat menderita pelan

pelan keberhasilan

pembangunan melalui tahapan dalam pembangunan

lima tahun (Pelita) sedi

kit demi sedikit kemiskinan

rakyat dapat dientaskan. Sebagai tanda terima kasih

kepada pemerintah Orde Baru yang berhasil

membangun negara, Presiden Soeharto diangkat menjadi "Bapak Pembangunan ".

yata keberhasilan pembangunan tersebut tidak merata, ma

ka kemajuan

Indonesia temyata hanya semu belaka. Ada kesenjangan yang sangat dalam antara

yang kaya dan yang miskin. Rakyat mengetahui bahwa hal ini disebabkan cara

cara

mengelola negara yang tidak sehat ditandai dengan merajalela korupsi, kolusi, dan

nepo

tisme (KKN). Protes dan kritik masyarakat seringkali dilontarkan namun

pemerintah Orba seolah

olah tidak melihat, dan mendengar, bahkan masyarakat

yang tidak setuju kepada kebijaksanaan pemerintah selalu dituduh sebagai "PKI",

subversi, dan sebagainya.

Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi, harga

harga

mulai membumbung tinggi sehingga daya beli rakyat sangat lemah, seakan menjerit

lebih

lehih banyak perusahaan yang terpaksa

melakukan "PHK" karyawannya. Diperburuk lagi

dengan kur

s rupiah terhadap dolar sangat

rendah. Disinilah para mahasiswa, dosen, dan

rakyat mulai berani mengadakan demonstrasi

memprotes kebijakan pemerintah. Setiap hari

mahasiswa dan rakyat mengadakan demonstrasi

mencapai puncaknya pada bulan Mei 1998,

dengan be

rani meneriakkan reformasi bidang

politik, ekonomi, dan hukum. Pada tanggal 20

Mei 1998 Presiden Soeharto berupaya untuk

memperbaiki program Kabinet Pembangunan

VII dengan menggantikan dengan nama Kabinet Reformasi, namun tidak mendapat

tanggapan rakyat. P

ada hari berikutnya tanggal 21 Mei 1998 dengan berdasarkan

Pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto terpaksa menyerahkan kepemimpinan kepada

Wakil Presiden Prof. DR. B.J. Habibie.

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Latar belakang

eformasi

Krisis Ekonomi

Diawali krisis moneter yang

melanda Asia Tenggara sejak bulan Juli 1997

berimbas pada Indonesia, bangunan ekonomi Indonesia temyata belum kuat untuk

menghadapi krisis global tersebut. Krisis ditandai dengan melemahnya nilai tukar

rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rup

iah turun dari Rp. 2.575,00

menjadi Rp. 2.603,00 pada 1 Agustus 1997. Tercatat di bulan Dese

ber 1997 nilai

tukar rupiah terhadap dolar mencapai R. 5.000,00 perdolar, bahkan mencapai angka

Rp. 16.000,00 perdolar pada sekitar Maret 1997.

Nilai

tukar

rupiah

semakin

melemah,

pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0 %

sebagai akibat lesunya ik

im bisnis. Kondisi

moneter

mengalami

keterpurukan

dengan

dilikuidasinya 16 bank pada bulan Maret 1997.

Untuk membantu bank

bank yang bermasalah,

pemerintah

membentu

Badan

Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN) dan mengeluarkan

Kredit Likuidasi Bank Indonesia (K.LBI), temyata

tidak membawa hasil sebab pinjaman BLBI

terhadap bank bermasalah tersebut tidak dapat

mengembalikan. Dengan demikian pemerintah

harus menanggung

beban utang yang cukup besar. Akibatnya kepercayaan dunia

intemasional mulai menurun. Krisis moneter ini akhimya berdampak pada krisis

ekonomi sehingga menghancurkan sistem fundamental perekonomian Indonesia.

Utang Negara Republik Indonesia.

Penyebab

krisis diantaranya adalah utang luar negeri yang sangat besar,

terhitung bulan Pebruari 1998 pemerintah melaporkan tentang utang luar negeri

tercatat:

utang swasta nasional Rp. 73,962 miliar dolar AS + utang pemerintah Rp.

63,462 miliar dolar AS, jadi utan

g seluruhnya mencapai 137,424 miliar dolar AS. Data

ini diperoleh dari pernyataan Ketua Tim Hutang

Hutang Luar Negeri Swasta (HLNS),

Radius Prawiro seusai sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan

Keuangan (DPKEK) yang dipimpin oleh Presiden Soeharto d

i Bina Graha pada 6

Pebruari 1998.

Perdagangan luar negeri semakin sulit karena barang dari luar negeri

menjadi sangat mahal harganya. Mereka tidak percaya kepada para importir

Indonesia yang dianggap tidak akan mampu membayar barang dagangannya. Hampir

emua negara tidak mau menerima letter of credit (L/C) dari Indonesia. Hal ini

disebabkan sistem perbankan di Indonesia yang tidak sehat karena kolusi dan

korupsi.

Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945.

Pemerintah Orde Baru berusaha menjadikan Indonesia sebagai ne

gara

industri yang kurang memperhatikan dengan seksama kondisi riil masyarakat

agraris, dan pendidikan masih rendah, sehingga akan sangat sulit untuk segera

berubah menjadi masyarakat industri. Akibatnya yang terpacu hanya masyarakat

kelas ekonomi atas, pa

ra orang kaya yang kemudian menjadi konglomerat. Meskipun

gross national product (GNP) pada masa Orba pernah mencapai diatas US$ 1.000,00

tetapi GNP tersebut tidak menggambarkan pendapatan rakyat sebenamya, karena

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

uang yang beredar sebagian besar dipegang

oleh orang kaya dan konglomerat.

Rakyat secara umum masih miskin dan kesenjangan sosial ekonomi semakin besar.

Pengaturan perekonomian pada masa Orba sudah menyimpang dari sistem

perekonomian Pancasila, seperti yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1), (2), dan

(3).

Yang terjadi adalah berkembangnya ekonomi kapitalis yang dikuasai para

konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoli korupsi, dan kolusi.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Masa Orde Baru dipenuhi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme

menyebabk

an runtuhnya perekonomian Indonesia. Korupsi yang menggerogoti

keuangan negara, kolusi yang merusak tatanan hukum, dan nepotisme yang

memberikan perlakuan istimewa terhadap kerabat dan kawan menjadi pemicu

lahimya reformasi di Indonesia. Walaupun praktek k

orupsi, kolusi, dan nepotisme ini

telah merugikan banyak pihak, termasuk negara tapi tidak dapat dihentikan karena

dibelakangnya ada suatu kekuatan yang tidak tersentuh hukum.

Politik Sentralisasi

Pemerintahan Orde Baru menjalankan politik sentralistik, yakni bidang

politik, ekonomi, sosial dan budaya peranan pemerintah pusat sangat menentukan,

sebaliknya pemerintah daerah tidak 'punya peran yang signifikan. Dalam bidang

ekonomi sebagian besar kekay

aan dari daerah diangkut ke pusat pembagian yang

tidak adil inilah menimbulkan ketidakpuasan rakyat dan pemerintah daerah.

Akibatnya mereka menuntut berpisah dari pemerintah pusat terutama terjadi di

daerah

daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Aceh,

Riau, Kalimantan Timur,

dan Irian Jaya (Papua). Proses sentralisasi bisa dilihat adanya pola pemberitaan pers

yang Jakarta sentries. Terjadinya banjir informasi dari Jakarta (pusat) sekaligus

dominasi opini dari pusat.

Krisis Politik

Krisis politi

k pada akhir orde baru

ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar

dalam Pemilihan Umum 1997 yang dinilai

penuh kecurangan, Golkar satu

satunya

kontestan pemilu yang didukung fmansial

maupun secara politik oleh pemerintah

memenangkan pemilu dengan meraih suar

mayoritas. Golkar yang pada mulanya

disebut

sebagai

Sekretariat

Bersama

(Sekber) Golongan Karya, lahir dari usaha

untuk menggalang organisasi

organisasi

masyarakat

dan

angkatan

bersenjata,

muncul satu tahun sebelum peristiwa G30S/PKI tepatnya lahir pada

tanggal 20

Oktober 1964.

Dan memang tidak dapat disangkal bahwa organisasi ini lahir dari pusat dan

dijabarkan sampai kedaerah

daerah. Disamping itu untuk tidak adanya loyalitas

ganda dalam tubuh Pegawai Negeri Sipil maka Korpri (Korps Pegawai Republik

donesia) yang lahir tanggal 29 Nopember 1971 ikut menggabungkan diri ke dalam

Golongan Karya. Golkar ini kemudian dijadikan kendaraan politik Soeharto untuk

mendukung kekuasaannya selama 32 tahun, karena tidak ada satupun kritik dari

infra struktur politik

ini yang berani mencundangi dirinya.

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Kemenangan Golongan Karya dinilai oleh para pengamat politik di Indonesia

dan para peninjau asing dalam pemilu yang tidakjujur dan adil (jurdil) penuh

ancaman dan intimidasi terhadap para pemilih di pedesaan. Dengan di

ikuti dukungan

terhadap Jenderal (Pu

) Soeharto selaku ketua dewan pembina Golkar untuk

dicalonkan kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR tahun 1998 temyata

mayoritas anggota DPR/MPR mendukung Soeharto menjadi presiden untuk periode

1998

2003.

Dem

okrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya menimbulkan

permasalahan masa pemerintahan Orde Bar

, kedaulatan rakyat ada ditangan

kelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang pihak penguasa. Kedaulatan

ditangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya MP

R dilaksanakan de jure secara de

facto anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sehingga sebagian besar anggotanya

diangkat dengan sistem keluarga (nepotisme).

Rasa ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah, DPR, dan MPR memicu

gerakan reformasi. Kaum

reformis yang dipelopori mahasiswa, dosen, dan rektomya

menuntut pergantian presiden, reshuffle kabinet, Sidang Istimewa MPR, dan pemilu

secepatnya. Gerakan menuntut reformasi total disegala bidang, termasuk anggota

DPR/MPR yang dianggap penuh dengan KKN d

an menuntut pemerintahan yang

bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Gerakan reformasi menuntut pembaharuan lima paket undang

undang

politik yang menjadi sumber ketidakadilan, yaitu: (1) UU No. 1 Tahun 1985 tentang

Pemilihan Umum; (2) UU No. 1 Tahun 1

985 tentang susunan, kedudukan, Tugas, dan

wewenang DPR/MPR; (3) UU No. 1 Tahun 1985 tentang partai politik dan Golongan

Karya; (4) UUNo. 1 Tahun 1985 tentang Referendum; (5) UU No. 1 Tahun 1985

tentang organisasi masa.

Krisis Hukum

Orde Baru

banyak terjadi ketidakadilan dibidang hukum, dalam kekuasaan

kehakiman berdasar Pasal 24 UUD 1945 seharusnya memiliki kekuasaan yang

merdeka terlepas dari kekuasaan eksekutif, tapi Kenyataannya mereka dibawah

eksekutif. Dengan demikian pengadilan sulit ter

wujud bagi rakyat, sebab hakim

harus melayani penguasa. Sehingga sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan.

Reformasi diperlukan aparatur penegak hukum, peraturan perundang

undangan, yurisprodensi, ajaran

ajaran hukum, dan bentuk praktek hukum lainny

Juga kesiapan hakim, penyidik dan penuntut, penasehat hukum, konsultan hukum

dan kesiapan sarana dan prasarana.

Krisis Kepercayaan

Pemerintahan Orde Baru yang diliputi KKN secara terselubung maupun

terang

terangan pada bidang parlemen, kehakiman, dunia

usaha, perbankan,

peradilan, pemerintahan sudah berlangsung lama sehingga disana

sini muncul

ketidakadilan, kesenjangan sosial, rusaknya system politik, hukum, dan ekonomi

mengakibatkan timbul ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintahan dan pihak

luar n

egeri terhadap Indonesia

Agenda

Reformasi

Setelah pelantikan Kabinet Pembangunan VII pada awal bulan Maret 1998

ternyata kondisi bangsa dan negara semakin tidak membaik. Perekonomian juga

tidak mengalami pertumbuhan, akibatnya muncul masalah

masalah sosia

l. Dengan

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

kondisi seperti itu mengundang keprihatinan rakyat, yang akhirnya memasuki bulan

Mei 1998 mahasiswa di berbagai daerah mulai mengadakan demonstrasi.

Mahasiswa kemudian menyusun agenda reformasi yang isinya sebagai

berikut:

Adili Soeharto dan

kroni

kroninya.

Amandemen UUD 1945.

Penghapusan dwifungsi ABRI.

Otonomi daerah yang seluas

luasnya.

Supremasi hukum.

Pemerintahan yang bersih dari KKN.

Menurunnya pamor pemerintahan Orde Baru dimulai sejak penandatanganan

perjanjian pemberian dana bantuan

IMF. Pemberian dana bantuan tersebut

mengandung dua kelemahan.

Kelemahan pertama terletak pada posisi dana bantuan itu, karena pemberian

dana bantuan tersebut adalah utang luar negeri yang harus dibayarkan kembali oleh

Indonesia beserta dengan

bunganya walaupun dengan persentase yang rendah.

Kelemahan kedua adalah penerapan Structural Adjustment Program (Program

Penyesuaian Struktural) dari IMF yang menyertai penurunan dana bantuan tersebut.

Structural Adjustment Program adalah persyaratan IMF b

agi Indonesia dalam empat

bidang utama (pengetatan kebijaksanaan fiskal, penghapusan subsidi, menutup 16

bank di Indonesia, dan memerintahkan bank sentral untuk menaikkan tingkat suku

bunga). Dengan penerapan Structural Adjustment Program tidak terwujud da

lam

perbaikan ekonomi nasional signifikan.

Demo mahasiswa

Dengan banyaknya aksi demonstrasi,

membuat aparat keamanan kewalahan dan

bertindak

keras

terhadap

aksi

tersebut.

Akibatnya bentrokan antara mahasiswa dan

aparat keamanan tidak dapat dicegah.

Pada

tanggal 12 Mei 1996 mahasiswa berdemonstrasi

di Universitas Trisakti. Aksi damai tersebut

berubah menjadi insiden bentrokan dengan

aparat ketika mahasiswa ingin melakukan long

march menuju gedung DPR/MPR.

Dalam

insiden

tersebut

empat mahasisw

tewas

dan

puluhan lainnya mengalami luka

luka. Empat mahasiswa tersebut

adalah: Elang Mulya Lesmana,

Hafidhin Royan, Hendriawan Sie,

dan Heri Hartanto.

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Mereka mendapat gelar Pahlawan Reformasi. Sebelum insiden Tri Sakti

tersebut, di Jogjakarta seorang mahasiswa yang bernama Moses Gatotkaca tewas

ketika melakukan aksi menuntut mundurnya Presiden Soeharto. Moses Gatotkaca

meninggal pada tanggal 8 Mei 1998.

Kejadian Tri Sakti tersebut memicu terjadinya kerusuhan massa pada tanggal

13 dan 14 Mei di Jakarta dan sekitarnya. Tragedi kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998 ini

merupakan titik kulminasi depresi masyarakat akibat krisis ekonomi Indonesia.

Pascatragedi ini sua

sana Jakarta sangat tegang, hingga digelarnya aksi demonstrasi

besar

besaran pada tanggal 19 Mei 1998 oleh para mahasiswa. Mereka melakukan

Long March menuju gedung DPR/MPR dengan tujuan menuntut turunnya Presiden

Soeharto, menggelar Sidang istimewa MPR, d

an pelaksanaan reformasi total dalam

tubuh pemerintahan negara. Di Jogjakarta mahasiswa dan masyarakat berkumpul di

alun

alun mendengarkan maklimat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku

Alam VII mengenai kondisi negara yang sedang tegang. Inti dar

i maklumat tersebut

adalah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang persatuan dan

kesatuan bangsa.

Pembentukan Komite Reformasi

Pada tanggal 19 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang sembilan tokoh

masyarakat ke Istana Negara dengan agenda m

embahas segala kemungkinan

penanganan krisis negara. Sembilan tokoh tersebut adalah:

Nur Cholis Madjid

Abdurahman Wahid

Emha Ainun Nadjib

Ali Yafie

Malik Fadjar

Cholis Madjid Baidlowi

Sutrisno Muhdam

Ma’aruf Amir

Ahmad Bagdja

Dalam pertemuan tersebut

sepakat membentuk Komite Reformasi. Tugas

komite ini adalah menyelesaikan UU Kepartaian, UU Pemilu, UU Susunan dan

Kedudukan MPR/DPR serta DPRD, UU Anti

Monopoli, UU Anti

Korupsi dan lainnya.

Jalannya

Reformasi

Berbagai tokoh masyarakat seperti Amien Rais dan Emil Salim menyatakan

kekecewaannya dengan keputusan Presiden Soeharto tersebut, penyebabnya adalah

presiden meminta pemberian waktu enam bulan untuk menggelar pemilu secara

konstitusional. Namun, hal terseb

ut tidak dinyatakan dalam keputusan beliau selepas

pertemuan itu selesai. Emil Salim dengan melalui

Gema Madani menyerukan agar Presiden Soeharto

melaksanakan niatnya untuk lengser keprabon

(turun dari tahta kekuasaan) pada saat itu juga, yaitu

tanggal 20

Mei 1998.

Pada tanggal 20 Mei 1998 Menteri Luar

Negeri

Amerika

Serikat,

Madeleine

Albright

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

memberikan pernyataan yang meminta Presiden Soeharto untuk segera mundur.

Madeleine menyatakan bahwa pengunduran diri Soeharto sudah semestinya

dilakukan untuk memb

erikan jalan bagi transisi demokrasi di Indonesia dan

kesempatan ini merupakan momentum bagi Presiden Soeharto untuk menorehkan

langkah historisnya sebagai negarawan.

Pada pukul 14.30 tanggal 20 Mei 1998 sejumlah 14 menteri yang berada di

bawah koordinasi

Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita, menyatakan penolakannya

untuk dicalonkan kembali dalam Kabinet Reformasi. Pada pukul 16.45, perwakilan

mahasiswa dan pimpinan DPR/MPR mengaakan pertemuan di lantai 3 gedung lama

MPR/DPR. Dalam pertemuan tersebut mahasisw

a memberikan batas waktu

pengunduran diri Soeharto hingga hari Jumat, tanggal 22 Mei 1998. Jika tidak ada

kepastian, maka pada hari Senin tanggal 25 Mei 1998 pimpinan DPR akan

mempersiapkan Sidang Istimewa MPR.

Akibat adanya desakan dari para mahasiswa dan

masyarakat, serta

mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, pada tanggal 21 Mei 1998

pukul 19.06 WIB Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi

presiden Republik Indonesia. Bertempat di Credential Room, Istana Negara Jakarta

denga

n disaksikan oleh Mahkamah Agung. Soeharto mengakhiri jabatannya sebagai

Presiden RI. Naskah pengunduran diri Presiden Soeharto ditulis oleh Yusril Ihza

Mahendra dengan judul “Pernyataan Berhenti Sebagai Presiden RI”.

Segera setelah Soeharto mengundur

kan diri,

Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin

Jusuf Habibie sebagai presiden yang sebelumnya

menjabat

sebagai

wakil

presiden.

Pengalihan

kekuasaan tersebut sesuai dengan pasal 8 UUD 1945

yang berbunyi “Jika Presiden Mangkat, berhenti, atau

tidak dap

at melakukan kewajibannya dalam masa

jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai

habis waktunya”.

Momentum turunnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 ini mengakhiri

pemerintahan Orde Baru yang telah berlangsung selama 32 tahun di Republik

Indonesi

Rangkuman

Munculnya Reformasi di Indonesia disebabkan oleh:

Ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum

Pemerintah Orde baru tidak konsisten dan konsekwen terhadap tekad awal

munculnya orde baru yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945

secara murni dan

konsekwen dalam tatanan kehidupan bernasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Munculnya suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya

(status quo)

Terjadinya penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai

nilai Pancasila dan U

1945 yang direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa.

Timbulnya krisis politik, hukum, ekonomi dan kepercayaan.

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan

kehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah

perbaikan. Gerakan reformasi

yang terjadi di Indonesia tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan

pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial,

ekonomi dan hukum.

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Setelah BJ Habibie dilantik menjadi presiden RI pada ta

nggal 21 Mei 1998

maka tugasnya adalah memimpin bangsa Indonesia dengan memperhatikan secara

sungguh

sungguh aspirasi rakyat yang berkembang dalam pelaksanaan reformasi

secara menyeluruh. Habibie bertekad untuk mewujudkan pemerintrahan yang

bersih dan beba

s dari KKN.

Terjad

nya gerakan Reformasi adalah akumulasi dari berbagai macam krisis

( krisis multidimensi ) yang sudah berlangsung sejak pertengahan masa

pemerintahan Orde Baru berupa krisis ekonomi, krisis politik, krisis social, krisis

hokum , krisis ke

percayaan berwujud ketidak puasan

rakyat terhadap jalannya

pemerintahan masa Orde Baru yang selama berpuluh tahun dipendam , karena

berbagai pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya

layaknya bom waktu ketidak puasan itu meledak be

rwujud aksi aksi yang menuntut

mundurnya Suharto dari tampuk kepresidenan sehingga membawa bangsa

Indonesia dalam sebuah alam baru yaitu alam reformasi.

Penugasan Mandiri

Lat

ihan Soal

Berilah tanda silang pada pilihan yang menurut kalian paling

tepat

Berikut ini adalah beberapa factor ekonomi yang menyebabkan terjadinya krisis

ekonomi menjelang kejatuhan pemerintah Orde Baru dan menjadi awal masa

Reformasi ,

Kecuali

......

emerintah Indonesia gagal mengatasi krisis moneter yang melanda Dunia sejak

tahun 1996.yang mengakibatkan nilai rupiah terus melemah terhadap dolar

embangunan Proyek Proyek Raksasa ( Mega Proyek ) sudah menghabiskan dana

besar

sehingga mengakibatkan anggaran negara mengalami deficit setiap

tahunnya.

ondasi Pembangunan

Ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru adalah

bersumber dari hutang Luar Negeri .

elaksanaan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru menyimpang dari

landasan Ekonomi Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945.

TIME LINE DETIK

DETIK LENGSERNYA PRESIDEN SOEHARTO

11 Maret 1998

Mei 1998

12 Mei 1998

14 Mei 1998

Mei 1998

19 Mei 1998

20 Mei 1998

21 Mei 1998

BUATLAH KETERANGAN PERISTIWA SESUAI TANGGAL DI ATAS

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

etidakpuasan rakyat dan pemerintah

daerah akibat Pola pemerintahan yang

sentralistik mengakibatkan banyak kekayaan dari daerah yang disedot oleh

pemerintah pusat.

Krisis Moneter yang melanda Dunia terutama Negara Negara berkembang di Asia

Tenggara sejak bulan Juli 1996 dimulai

ketika .....

eorang spekulan Amerika Serikat yaitu George Sorros melakukan aksi borong

Dollar AS sehingga mengakibatkan nilai Dollar melonjak sebaliknya nilai mata

uang Negara Negara di Asia Tenggara turun drastic.

arga minyak dunia melonjak sehingga menga

kibatkan naiknya pula harga BBM

di Negara Negara Asia.

Amerika melancarkan invasi ke wilayah ladang minyak Irak sehingga

mengakibatkan terjadinya krisis minyak dunia.

emanasnya hubungan Amerika dengan Uni Soviet mengakibatkan lesunya

perdagangan dunia

jadinya perubahan pola ekonomi Global

Runtuhnya pemerintah Orde Baru adalah hasil akumulasi dari berbagai macam Krisis,

salah satunya adalah Krisis Politik. Faktor politik yang mendorong terjadinya krisis

politik di tanah air menjelang kejatuhan pemerinta

h Orde Baru dan menjadi awal masa

Reformasi diantaranya adalah .....

erpecahan di tubuh Golkar sehingga terbagi menjadi dua.

danya tuntutan dari lawan lawan politik Golkar atas kemenangan Golkar dalam

setiap Pemilu.

kemenangan mutlak Golkar dalam Pemilihan

Umum 1997 yang dinilai tidak wajar

danya campur tangan Amerika dalam setiap kebijakan kebijakan politik

pemerintah mengundang kemarahan rakyat.

erjadinya kekacauan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 1997 mengakibatkan rakyat

tidak percaya terhadap hasil Pem

ilu tahun 1997.

Beberapa agenda yang disuarakan para mahasiswa dalam gerakan reformasi

dalah

sebagai berikut,

kecuali

......

Adili Suharto dan kroni

–

kroninya

Penghapusan Dwi Fungsi ABRI

Pemerintahan yang bersih dari KKN

Otonomi daerah yang

seluas

–

luasnya

Menciptakan satabilitas nasional

Hal pokok dari tujuan gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1998 adalah .....

emberdayakan peran lembaga tinggi negara agar lebih peduli terhadap

kepentingan rakyat

engembalikan fungsi kontrol masyar

akat terhadap pemerintah

engembalikan harta kekayaan pejabat Orde Baru yang korupsi kepada rakyat

enuntut para pengusaha untuk melunasi hutang hutang luar negerinya

emperbarui tatanan kehidupan agar sejalan dengan tuntutan keadilan

masyarakat

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

KUNCI

JAWABAN DAN PEMBAHASAN

Kunci Jawaban : B

Pembahasan

Pembangunan Proyek Proyek Raksasa ( Mega Proyek ) sudah menghabiskan dana

besar sehingga mengakibatkan anggaran negara mengalami deficit setiap

tahunnya adalah sebab buruknya perekonomian pada ma

sa Demokrasi Terpimpin

Kunci Jawaban : A

Pembahasan :

Diawali krisis moneter yang melanda Asia Tenggara sejak bulan Juli 1997 berimbas

pada Indonesia, bangunan ekonomi Indonesia temyata belum kuat untuk

menghadapi krisis global tersebut. Krisis ditandai d

engan melemahnya nilai tukar

rupiah terhadap dolar , pada sekitar bulan Maret 1997. Nilai tukar rupiah semakin

melemah, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0 % sebagai akibat lesunya

iklim bisnis.

Kunci Jawaban : C

Pembahasan

Krisis politik pada akhir

orde baru ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar

dalam Pemilihan Umum 1997 yang dinilai penuh kecurangan, Golkar satu

satunya

kontestan pemilu yang didukung fmansial maupun secara politik oleh pemerintah

memenangkan pemilu dengan meraih suara mayoritas.

Kunci Jawaban :

Pembahasan

Setelah pelantikan Kabinet Pembangunan VII pada awal bulan Maret 1998

Mahasiswa kemudian menyusun agenda reformasi yang isinya sebagai berikut:

Adili Soeharto dan kroni

kroninya.

Amandemen UUD 1945.

Penghapusan dwifungsi ABRI

Otonomi daerah yang seluas

luasnya.

Supremasi hukum.

Pemerintahan yang bersih dari KKN.

Menurunnya pamor pemerintahan Orde Baru dimulai sejak penandatanganan

perjanjian pemberian dana bantuan IMF. Pemberian dana bantuan tersebut

mengandung dua kelemahan.

Kunci Jawaban : E

Pembahasan :

Memperbarui tatanan kehidupan agar sejalan dengan tuntutan keadilan

masyarakat

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Penilaian Diri

Jawablah pertanyaan

pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

Pertanyaan

Jawaban

Tidak

Apakah kamu dapat men

jelaskan

PENGERTIAN

Reformasi

Apakah kamu dapat menjelaskan latar

belakang terjadinya reformasi di

Indonesia tahun 1998

Apakah kamu dapat menjelaskan

agenda para tokoh

tokoh reformis

dalam perubahan Indonesia dalam

berbagai aspek

Apakah kamu dapat menyimpulkan

jalannya reformasi di Indonesia tahun

1998

Apakah kamu dapat menuliskan

secara runut dan kronologi / timeline

peristiwa reformasi yang berakhir

pada lengsernya presiden Soeharto?

Bila ada

jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada

bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Kamu dapat melanjutkan ke pembelajaran

berikutnya.

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

KEHIDUPAN POLITIK DAN

EKONOMI

Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran

ini diharapkan

alian

dapat menjelaskan

tentang

Kehidupan p

olitik

pada

masa awal Reformasi

Kehidupan e

konomi

pada

masa awal Reformasi

Uraian Materi

Setelah Soeharto mundur, jabatan

presiden diserahkan kepada wakilnya,

yaitu B.J Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Setelah

naiknya Habibie sebagai presiden, kondisi politik dan ekonomi pun kian berubah.

Proses dan penerapan demokrasi di Indonesia mulai membaik.

Presiden dipilih

berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun sekali, dan semua masyarakat memiliki hak

memilihnya.

Tugas B.J. Habibie adalah mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia

sejak pertengahan tahun 1997, menciptakan pemerintahan yang bersih, berw

ibawa

bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini dilakukan oleh presiden

untuk menjawab tantangan era reformasi.

Masa Pemerintahan B.J. Habibie

Awal pemerintahan BJ.

Habibie

Naiknya

Habibie

menggantikan

Soeharto menjadi polemik dikalangan ahli

hukum, ada yang mengatakan

hal

itu

konstitusional

dan inskonstitusional.

Yang menga

takan

konstitusional berpedoman Pasal 8 UUD 1945,

"Bila Presiden

mang

kat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia diganti oleh Wakil

Presiden sampai habis waktunya".

Adapun yang mengatakan inskonstitusional

berlandaskan ketentuan Pasal 9 UUD 1945,

"Sebelum Presiden meangku jabatan

maka Presiden harus mengucapka

n sumpah dan janji di depan MPR atau DPR".

Secara

hukum materiel Habibie menjadi presiden sah dan konstitusional. Namun secara

hukum formal (hukum acara) hal itu tidak konstitusional, sebab perbuatan hokum

yang sangat penting yaitu pelimpahan wewenang dari

Soeharto kepada Habibie

harus melalui acara resmi konstitusional. Saat itu DPR tidak memungkinkan untuk

bersidang, maka harus ada alas an yang kuat dan dinyatakan sendiri oleh DPR.

Langkah

langkah Pemerintahan Habibie.

Pembentukan Kabinet

Membentuk

Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998 yang

meliputi perwakilan militer (TNI

PoIri), PPP, Golkar, dan PDI.

KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA AWAL REFORMASI

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Upaya Perbaikan Ekonomi.

Dengan mewarisi kondisi ekonomi yang parah

"Krisis Ekonomi"

Presiden B.J.

Habibie

berusaha melakukan lang

kah

langkah perbaikan, antara lain:

Merekapitalisasi perbankan.

Merekonstruksi perekonomian nasional.

Melikuidasi beberapa bank bermasalah.

Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga dibawahRp.

10.000,00

Mengimplementasikan refbrmasi ekonom

i yang disyaratkan IMF.

Reformasi di Bidang Politik.

Presiden mengupayakan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan

dan merencakan pemilu yang luber dan jurdil, sehingga dapat dibentuk lembaga

tinggi negara yang betul

betui

representatif. Tindakan nyata dengan membebaskan

narapidana politik diantaranya yaitu: (1) DR. Sri Bintang Pamungkas dosen

Universitas Indonesia (UI) dan mantan anggota DPR yang masuk penjara karena

mengkritik Presiden Soeharto. (2) Mochtar Pakpahan pemimp

in buruh yang dijatuhi

hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan dalam tahun 1994.

Kebebasan Menyampaikan Pendapat.

Kebebasan ini pada masa sebelumnya dibatasi, sekarang masa Habibie

dibuka selebar

lebarnya baik menyampaikan pendapat dalam bentuk ra

pat umum

dan unjuk rasa. Dalam batas tertentu unjuk rasa merupakan manifestasi proses

demokratisasi. Maka banyak kalangan mempertanyakan mengapa para pelaku unjuk

rasa ditangkap dan diadili. Untuk menghadapi para pengunjuk rasa Pemerintah dan

DPR berhasil

menciptakan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang "

kemerdekaan

menyampaikan pendapat di muka umum ".

Diberlakukannya undang

undang tersebut bukan berarti keadaan menjadi

tertib seperti yang

diharapkan. Seringkali terjadi pelanggaran oleh pengunjuk rasa

maupun a

parat keamanan, akibatnya banyak korban dari pengunjuk rasa dan aparat

keamanan. Hal ini disebabkan oleh: (1) Undang

undang ini belum begitu

memasyarakat. (2) Pengunjuk rasa memancing permasalahan, dan membawa senjata

tajam.

(3)

Aparat

keamanan

ada

yang

rpancing

oleh

tingkah

laku

pengunjuk

rasa

sehingga

tidak

dapat mengendalikan diri. (4) Ada pihak

tertentu yang sengaja menciptakan suasana panas agar negara menjadi kacau.

Krisis ini merupakan momentum koreksi historis bukan sekedar lengsemya

Soe

harto dari kepresidenan tapi yang paling penting membangun kelompok sipil

lebih berpotensi untuk membongkar praktek KKN, otonomi daerah, dan lain

lainnya.

Dimana krisis multidimensi ini berkaitan dengan sistem pemerintahan Orde Baru

yang sentralistik yaitu

kurang memperhatikan tuntutan otonomi daerah sebab sebab

segala kebijakan untuk daerah selalu ditentukan oleh pemerintah pusat.

Masalah Dwi Fungsi ABRI

Gugatan terhadap peran dwifungsi ABRI maka petinggi militer bergegas

gegas melakukan reorientasi dan re

posisi peran sosial politiknya selama ini. Dengan

melakukan reformasi diri melalui rumusan paradigma baru yaitu menarik diri dari

berbagai kegiatan politik.

Pada era reformasi posisi ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari

75 orang menjadi 38 orang.

ABRI yang semula terdiri atas empat angkatan yang

termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999 Kepolisian RI memisahkan diri menjadi

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Kepolisian Negara RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI yaitu angkatan darat, laut,

dan udara.

Reformasi di Bidang Hukum

Pada

masa pemerintahan Orde Baru telah didengungkan pembaharuan

bidang hukum namun dalam realisasinya produk hukum tetap tidak melepaskan

karakter elitnya. Misalnya UU Ketenagakerjaan tetap saja adanya dominasi penguasa.

DPR selama orde baru cenderung telah ber

ubah fungsi, sehingga produk yang

disahkannya memihak penguasa

bukan

memihak

kepentingan masyarakat.

Prasyarat untuk melakukan rekonstruksi dan reformasi hukum memerlukan

reformasi politik yang melahirkan keadaan demokratis dan DPR yang

representatif

mew

akili kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan DPR merupaka'n

kunci untuk pembongkaran dan refbrmasi hukum. Target reformasi hukum

menyangkut tiga hal, yaitu: substansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih

dan berwibawa, dan institusi pe

radilan yang independen. Mengingat produk hukum

Orde Baru sangat tidak kondusif untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia,

berkembangnya demokrasi dan menghambat kreatifitas masyarakat. Adanya

praktek KKN sebagai imbas dari adanya aturan hukum yang tid

ak adil dan merugikan

masyarakat.

Sidang Istimewa MPR

Salah satu jalan untuk

membuka

kesempatan menyampaikan aspirasi rakyat

ditengah

tengah tuntutan reformasi total pemerintah melakasanakan Sidang

Istimewa MPR pada tanggal

Nopember

1998,

diharapkan benar

benar

menyuarakan aspirasi masyarakat dengan perdebaaatan yang lebih segar, dan

terbuka.

Pada saat sidang berlangsung temyata diluar gedung DPR/MPR Senayan

suasana kian memanas oleh demonstrasi mahasiswa dan massa sehi

ngga anggota

MPR yang bersidang mendapat tekanan untuk bekerja lebih keras, serius, cepat

sesuai tuntutan reformasi.

Sidang Istimewa MPR menghasilkan 12 ketetapan, yaitu:

Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang: Pokok

pokok Reformasi Pembangunan dalam

Rangka Penyel

amatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan

Negara

Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang: Penyelenggaraan Negara yang bersih dan

bebas KKN.

Tap MPR No. XH/MPR/1998 tentang: Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan

Wakil Presiden Republik Indinesia.

Tap

MPR No. XV/MPR/1998 tentang: Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Tap MPR No. XVI/MPR/1998 tentang: Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi

Ekonomi.

Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang: Hak Asasi Manusia.

Tap MPR No. VII/MPR/1998 tentang: Perubahan dan Tambahan at

as Tap MPR

Nomor: I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR sebagaimana telah

beberapa kali dirubah dan ditambah dengan ketetapan MPR yang terakhirNomor:

I/MPR/1998.

Tap MPR No. XIV/MPR/1998 tentang: Perubahan dan Penambahan atas

Tap MPR No. III/MPR/199

8 tentang Pemilihan Umum.

Tap MPR No. III/V/MPR/1998 tentang: mencabut Tap MPR No.

IV/MPR/1983 tentang referendum.

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Tap MPR No. IX/MPR/1998 tentang:

mencabut Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN.

Tap MPR No. XII/MPR/1998 tentang:

mencabut Tap MPR No. V/MPR/

1998 tentang

Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada

Presiden/Mandataris

MPR

dalam

Rangka

Penyukseskan

dan

Pengamanan

Pembangunan

Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang:

mencabut Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pend

oman Penghayatan dan

Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan penetapan tentang Penegasan

Pancasila sebagai DasarNegara.

Pemilihan Umum 1999

Faktor politik yang penting untuk memulihkan krisis multidimensi di

Indonesia yaitu dilaksanakan suatu pemilihan urnum supaya dapat keluar dari krisis

diperlukan pemimpin yang dipercaya rakyat.

Asas pemilihan urnum tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Lang

sun

Pemilih mempunyai hak secara langsung memberi suara sesuai

kehendak nuraninya tanpa perantara.

Umum,

bahwa semua warga negara tanpa kecuali yang memenuhi persyaratan

minimal dalam usia 17 tahun berhak memilih dan usia 21 tahun berhak dipilih.

Bebas,

tiap warga negara berhak menentukan pilihan tanpa tekanan atau paksaan

dari siapapun/pihak manapun.

Rahasia,

tiap pemilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun

dengan cara apapun

Jujur,

semua

pihak

yang

terlibat

dalam

penyelenggaraan

pemilu

(penyelenggara/pelaksana, pemerintah, pengawas, pemantau, pemilih, dan yang

terlibat secara langsu

ng) harus bersikap dan bertindak jujur yakni sesuai aturan

yang berlaku.

Adil,

bahwa pcmilili

dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang

sama, bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam ketetapan MPR, Pr

esiden B.J. Habibie

menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu

pelaksanaan pemilihan umum. Maka dicabutlah

lima paket undang

undang tentang politik yaitu

tentang

(1)

Pemilu,

(2)

Susunan,

kedudukan, tugas, dan wewenang DPR/MPR,

(3)

Parpol

dan

Golongan

Karya,

(4)

Referendum, (5) Organisasi Masa. Sebagai

gantinya DPR berhasil menetapkan tiga

undang

undang politik baru yang diratifikasi

pada tanggal 1 Pebruari 1999 oleh Presiden B.J. Habibie yaitu: (1) UU Partai Politik,

(2) UU Pemilihan Umum, dan (3) UU S

usunan serta Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Adanya undang

undang politik tersebut menggairahkan kehidupan politik di

Indonesia, sehingga muncul partai

partai politik yangjumlahnya cukup banyak, tidak

kurang dari 112 partai politik yang lahir dan mendaftar k

e Departemen Kehakinam

namun setelah diseleksi hanya 48 partai politik yang berhak mengikuti pemilu.

Pelaksana pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang terdiri atas wakil

pemerintah dan parpol peserta pemilu.

Pemungutan

suara dilaksanakan pada

hari

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Kamis, 7 Juni 1999 berjalan lancar dan tidak ada kerusuhan seperti yang

dikhawatirkan masyarakat. Dalam perhitungan akhir hasil pemilu ada dua puluh satu

partai politik meraih suara untuk menduduki 462 kursi anggota DPR, yaitu:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PD1

: 153 kursi.

Partai Golongan Karya (Partai Golkar)

: 120 kursi.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

: 58 kursi.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

: 51 kursi.

Partai Amanat Nasional (PAN)

: 34

kursi.

Partai Bulan Bintang (PBB)

: 13 kursi

Partai Keadilan (PK)

: 7 kursi

Partai Nahdiarul Ummah (PNU)

: 5 kursi

Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)

5 kursi

10.

Partai Keadilan Persatuan (PKP)

: 4

kursi

11.

Partai Demokrasi Indonesia

: 2 kursi

12.

Par

tai Kebangkitan Ummat (PKU)

: 1 kursi

13.

Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)

: 1 kursi

14.

Partai Politik Islam Indonesia Masyumi

: 1 kursi

15.

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI): 1 kursi

16.

PNI

MasaMarhaen

: 1 kursi

17.

PNI

FrontMarhaen

: 1 kursi

18.

Partai Persatuan (PP)

: 1 kursi

19.

Partai Daulat Rakyat (PDR)

: 1 kursi

20.

Partai Bhineka Tunggal Ika (FBI)

: 1 kursi

21.

Partai Katholik Demokrat (PKD)

: 1 kursi

22.

TNI/POLRI

: 46 kursi

Sidang Umum MPR Hasil Pemilu 1999

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

yang diketuai oleh Jenderal (Pum) Rudini

menetapkan jumlah anggota MPR berdasarkan hasil pemilu 1999 yang terdiri dari

anggota DPR (462 orang wakil dari parpol dan 38 orang

TNI/PoIri), 65 orang wakil

wakil Utusan Golongan, dan 135 orang Utusan Daerah. Maka

MPR melaksanakan

Sidang Umum MPR Tahun 1999tanggal 1

21 Oktober 1999. Sidang mengesahkan

Prof. DR. H. Muhammad Amin Rais, MA (PAN) sebagai Ketua MPR, dan Ir. Akbar

Tandjung (Partai Golkar) sebagai Ketua DPR.

Dalam pencalonan presiden muncul tiga nama cal

on yang diajukan oleh

fraksi

fraksi di MPR, yaitu KH Abdurrahman Wahid (PKB), Hj

Megawati

Soekamoputri (PDI

P), Prof.DR. Yusril Ihza Mahendra, SH, MSc (PBB), Namun

sebelum pemilihan Yusril mengundurkan diri. Hasil pemilihan dilaksanakan secara

voting KH. A

bdurrahman Wahid mendapat 373 suara, Megawati mendapat 313 suara,

dan 5 abstein. Dalam pemilihan wakil presiden dengan calon Hj

Megawati

Soekamoputri (PDI

P) dan DR. Hamzah Haz (PPP) dimenangkan

oleh Megawati

Soekamoputri.

Pada tanggal 25 Oktober

1999 P

residen KH Abdurrahman Wahid dan Wakil

Presiden Megawati Soekamoputri menyusun Kabinet Persatuan Nasional, yang

terdiri dari: 3 Menteri Koordinator (Menko Polkam, Menko Ekuin, dan Menko Kesra),

16 menteri yang memimpin departemen, 13 Menteri Negara.

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid

Awal pemerintahan

Menyusul penolakan MPR terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden

Habibie dan pengunduran Habibie dalam bursa calon presiden, memunculkan dua

calon kuat sebagai presiden, yaitu

Megawati dan Abdurrahman Wahid semakin solid,

setelah calon Presiden Yusril Ihza Mahendra

dari Fraksi Partai Bulan Bintang mengundurkan

diri.

Pada pemilu yang di selenggarakan

pada 1999,

PKB memenangkan 12% suara

dengan PDI

P memenangkan 33% suara. Partai

PDI

pimpinan

Megawati

Soekarnoputri

berhasil meraih suara terbanyak, tetapi karena

jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung

menjadi presiden. Adanya suara suara keberatan jika Megawati terpilih sebagai

Presiden te

rutama dari partai partai Islam mendorong Amin Rais pada tanggal 7

Oktober 1999 membentuk Poros Tengah yang merupakan koalisi partai partai Islam.

Maka melalui Voting Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan

suara terbanyak ke 2 saat itu, dipilih se

bagai presiden Indonesia ke

4 untuk masa

bakti 1999

–

2004 dan dilantik dengan Ketetapan MPR No VII/MPR/1999. Tanggal

21 Oktober 1999 Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden RI dengan Ketetapan

MPR No. VIII/MPR/1999 mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid

K.H. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober

1999. Pemilihannya

berjalan dengan demokratis dan transparan. Beliau yang biasa

disebut Gus Dur dicalonkan sebagai presiden oleh Poros Tengah, yaitu Fraksi

Persatuan Pembangunan, Frak

si Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Bulan Bintang.

Pidato pertamanya setelah terpilih sebagai presiden memuat tugas

tugas

yang akan dijalankannya, yaitu sebagai berikut:

Peningkatan pendapatan rakyat.

Menegakkan keadilan mendatangkan kemakmuran.

Mempertahanka

n keutuhan bangsa dan negara.

Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

Pembentukan DEN dimaksudkan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia

yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. Ketua DEN adalah Prof. Emil

Salim

dengan

wakilnya

Subiyakto

Cakrawerd

aya, Sekretaris Dr. Sri Mulyani

Indrawati. Anggota DEN adalah Anggito

Abimanyu, Sri Ningsih, dan Bambang

Subianto.

Ketika hubungan Presiden

K.H.

Abdurrahman Wahid dan Poros Tengah

tidak

harmonis,

DPR

mengeluarkan

Memorandum

dan

untuk

menjatuhkannya d

ari kursi kepresidenan.

Sebagai

reaksi

baliknya,

presiden

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

mengeluarkan maklumat pada tanggal 28 Mei 2001 dan menjawab Memorandum II

dengan jawaban yang dibacakan oleh Menko Politik, Sosial dan Keamanan (Menko

Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono pada tangga

l 29 Mei 2001, yang antara lain

isinya membekukan lembaga MPR dan DPR.

Langkah langkah

kebijakan

Pem

rintahan Abdurrahman Wahid

Selama masa pemerintahannya , pemerintah Abdurahman wahid

mengeluarkan kebijakan kebijakan yang beberapa diantaranya dinilai kontroversial,

yang juga berakibat pada renggangnya hubungan dengan unsur unsur Lembaga

negara yang lainnya

Kebijakan Kebijakan pe

merintah Abdurrahman Wahid , diantaranya :

Meneruskan

kehidupan

demokratis

seperti

pemerintahan

sebelumnya

(memberikan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat minoritas,

kebebasan beragama, memperbolehkan kembali penyelenggaraan budaya

Tionghoa

Mer

estrukturisasi lembaga pemerintah seperti menghapus departemen yang

dianggapnya tidak efisien (menghilangkan departemen penerangan dan sosial

untuk mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk dewan keamanan ekonomi

nasional).

Ingin memanfaatkan jabatannya s

ebagai panglima tertinggi dalam militer dengan

mencopot Kapolri yang dijabat oleh Rusmanhadi karena tidak sejalan dengan

keinginan Gus Dur.

Pemberian

refe

ndum

kepada Aceh

. Namun referendum ini menentukan

otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum

Timor Timur

. Gus Dur juga

ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan

mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut.

Pada 30 Desember, Gus Dur mengunju

ngi

Jayapura

di provinsi Irian Jaya. Selama

kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin

pemimpin

Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua

, dan mengijinkan

pengibaran Bendera Bintang Kejora di bawah Bendera Merah Putih.

Membuka hubungan dengan Is

rael, yang menyebabkan kemarahan pada

kelompok Muslim Indonesia.. Isu lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur

pada Yayasan Shimon Peres.

ada bulan Februari

2000

Abdurrahman Wahid

meminta Jendral

iranto

mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan

Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana

reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur

terhadap Wiranto.

Gus

Dur kemudian men

gubah pikirannya dan memintanya

mundur. Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan

Perdagangan

Jusuf Kalla

dan Menteri Negara BUMN

Laksamana Sukardi

. Alasan

yang diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi,

meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat. Hal ini

memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDIP.

Pada Maret 2000, pem

erintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan

Gerakan Aceh Merdeka

(GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani

not

a kesepahaman

dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua

penandatangan akan melanggar persetujuan.

Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang

Marxisme

Leninisme dicabut.

Ia juga berusaha membuka hubungan dengan

Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia.

10)

Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan

Bruneigate. Pada bulan Mei,

Badan Urusan Logistik

ULOG) melaporkan bahwa

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

$4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur

mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang.

Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat

dalam skandal in

i. Skandal ini disebut skandal

Buloggate

. Pada waktu yang sama,

Gus Dur juga dituduh menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu

merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Skandal ini

disebut skandal

Bruneigate

Akhir Jabat

an Presiden Gusdur

Akhir jabatan Presiden

K.H. Abdurrahman Wahid terjadi ketika berlangsung

Rapat Paripurna MPR pada tanggal 21 Juli 2001. Rapat tersebut dianggap sebagai

Sidang istimewa MPR. Keputusan yang diambil sidang istimewa tersebut sebagai

berikut:

Presiden

K.H. Abdurrahman Wahid diberhentikan secara resmi sebagai presiden

berdasarkan Ketetapan MPR No. II Tahun 2001.

MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. III tahun 2001 untuk menetapkan dan

melantik Wakil Presiden Dyah Permata Megawati Setyawati

Soekarnoputri

sebagai presiden kelima Republik Indonesia.

K.H. Abdurrahman Wahid meninggal pada umur 69 tahun hari Rabu jam

18.40 WIB tanggal 30 Desember 2009 di RSCM Jakarta, dimakamkan di Pondok

Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur.

Masa

Pemerintahan Megawati

Awal Pemerintahan Megawati

Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di gedung MPR dan

meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah

tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu

mengumumkan pemindahan

kekuasaan kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Melalui sidang istimewa

MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden

Indonesia ke

5, samapai dengan tahun 2004.

KEBIJAKAN

EKONOMI

PEMERINTAH

MEGAWATI

Era

kepemimpinan

soeharto

telah

mewarisi utang luar negri sebesar US$150,80

miliar . Langkah yang ditempuh oleh Megawati

untuk mengatasi hal tersebut adalah :

Penundaan Pembayaran Pajak

Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$5,8 miliar pada

perte

muan Paris Club ke

3 tanggal 12 april 2002. pada tahun 2003, pemerintah

mengakolasikan pembayaran utang luar negri sebesar Rp116,3 triliun

Melalui kebijakannya tersebut utang luar negri Indonesia berkurang menjadi

US$134.66 miliar. Salah satu keputusan me

gawati yang sangat penting pula adalah

Indonesia mengakhiri kerjasamanya dengan IMF.

Privatisasi BUMN

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai

inflasi, presiden megawati menempuh langkah yang sangat kontroversi, yaitu

melakukan priva

tisasi terhadap BUMN.

Pemerintah menjual indosat pada tahun 2003. hasil penjualan itu berhasil

menaikan pertumbuhan ekonomi indonesia menjadi 4,1% dan inflansi hanya 5,06%.

Faktor yang mendorong penjualan asset indosat :

Menutupi kekurangan APBN, agar investor terpancing kembali ke Indonesia.

Kondisi APBN yang minim sehingga tidak memungkinkan pemerintah saat itu

untuk menambah peralatan tempur TNI.

Indonesia dikenai embargo senjata oleh Amerika Serikat sehingga tidak

mungkinkan untuk mendapatkan suku cadang peralatan perang

Dampak Positif :

Keuntungan dari penjualan Indosat ini yang juga merupakan liberalisasi

telekomunikasi paling utama yaitu hilangnya hambatan

hambatan akses pasar

Dengan penjualan Indosat ke STT (Te

masek), Indosat mendapatkan transfer

teknologi yang lebih modern sehingga industri telekomunikasi (Indosat)

Indonesia makin melebarkan sayapnya dengan menawarkan dan menyediakan

jasa telekomunikasi ke seluruh pelosok negeri yang awalnya jasa telekomunikasi

hanya dapat dinikmati di kota

kota besar

Makin ketatnya persaingan di sektor telekomunikasi yang sekarang banyak

dikuasai oleh pihak asing karena aksi privatisasi ini, membuat perusahaan

telekomunikasi di Indonesia termasuk Indosat menurunkan tarif telepo

n dan lain

lain agar tetap memiliki dan menarik pelanggan dan dapat terus bersaing di pasar

telekomunikasi

Dampak Negatif :

Pihak asing yang berinvestasi di Indonesia saat ini tidak mematuhi aturan dan

Undang

undang tentang penanaman modal asing bahkan terkesan meremehkan.

Pasalnya Kepemilikan STT (Temasek) atas Indosat yang memegang saham sekitar

41% itu bukan satu

satunya inv

estasi perusahaan singapura tersebut, ini

dikarenakan Temasek melalui anak usahanya yang lain Singtel (Singapore

Telecommunication) juga memiliki saham pada PT. Telkomsel yang notabene

milik pemerintah RI.

Dengan kepemilikan silang Temasek atas PT. Indosa

t dan PT. Telkomsel ini juga

berdampak pada penetapan tarif (

Price Fixing

) antara tarif Indosat dan Telkomsel,

sehingga Temasek dapat memonopoli harga yang menyebabkan persaingan tidak

sehat antara Indosat dan Telkomsel

Dengan kepemilikan silang Temasek it

u dikhawatirkan dan diduga

pihak/pemerintah Singapura dapat mengontrol dan mengetahui akan sistem

keamanan Indonesia bahkan rahasia negara kita dapat dicuri oleh singapura. ini

disebabkan salah satunya karena Temasek memiliki 41% pada Indosat yang

merupaka

n pemilik satelit kebanggaan kita yaitu satelit Palapa, sehingga semua

informasi dan data

data yang seharusnya menjadi rahasia negara RI dapat diperoleh

dengan mudah oleh singapura serta keamanan nasional (

National security

) akan

kedaulatan kita pun teranc

am. Keamanan merupakan perisai bagi setiap bangsa atas

ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam serta menyangkut kepada

masyarakat yang menjadi penghuni suatu negara (Kolektif) .

MEREALISASIKAN PENDIRIAN KPK

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

ebijakan presiden megawati untuk melak

ukan pemberantasan korupsi

dengan merealisasikan berdirinya komisi pemberantas korusi (KPK).

Sekalipun telah

didirikan KPK karena tidak ada gebrakan konkrit yang menonjol. Peringkat RI

sebagai negara terkorup tetap memburuk. Pada tahun 2002, dari 102 negar

indonesia menduduki peringkat ke

4. pada tahun 2003 indonesia menempati

peringkat ke

6 dari 133 negara.

Masa Akhir pemerintahan Megawati

Kegagalan Pemerintahan Megawati dalam menjalankan Reformasi Birokrasi

mengakibatkan kepercayaan rakyat

terhadap Presiden Megawati menjadi menurun

Rakyat merasa tidak puas dengan banyak kebijakan yang diambil pemerintahan

Megawati , eperti privatisasi BUMN, Pembelian Pesawat Sukhoi tanpa persetujuan

DPR. Masa Jabatan Megawati Berakhir pada tahun 2004 karena

masa jabatannya

telah habis dan diakhiri dengan pelaksanaan Pemilu Tahun 2004.

MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Awal pemerintahan

Pemerintahan Megawati berakhir ketika masa jabatannya habis untuk

periode 2001

–

2004. Dalam

pelaksanaan Pemilu tahun 2004 Megawati ikut serta

dalam bursa pemilihan calon Presiden namun kalah suara dari Susilo Bambang

Yudhoyono yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan pada

masa pemerintahannya. Akan tetapi ketika mencalonkan d

iri sebagai Presiden dan

karena kerap berseberangan politik dengan Megawati maka SBY mengundurkan diri

dari jabatan Menhankam, kemudian mendirikan Partai Demokrat. SBY bersama

Partai Demokrat berhasil memenangkan Pemilu tahun 2004 dengan 61 % suar

setelah berkoalisi dengan PKS dan Golkar.

Kebijakan Ekonomi Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Menutup hutang kepada Paris Club sebesar US $ 136,6 Milyar maka SBY

mengeluarkan kebijakan berupa menambah hutang ke CGI sebesar US $ 3,4 Milyar

Pada

tanggal 19 Desember 2004 menaikan harga “ BBM Mewah “ yang

dialokasikan untuk dana Pendidikan dan menutup hutang Luar Negeri

Melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang dijalankan Megawati dan berhasil

menekan inflasi sebesar 0,56 %

Sedikit demi sedikit

menarik Dana Susidi Migas yang selama ini membebani

pemerintah.

Meningkatkan harga Indeks Saham Gabungan

Mengandalkan

pembangunan

infrastruktur

Massal

untuk

mendorong

pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji

memperbaiki iklim invest

asi

Meningkatkan kampanye Anti Korupsi, mengeluarkan Kep Pres percepatan

penindakan Korupsi dan melakukan tindakan kongkret

Kebijakan Politik Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono

Memantapkan penghapusan Dwi Fungsi ABRI

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Melaksanakan Pemberantasan Korupsi de

ngan menahan Pejabat Pejabat yang

terlibat Korupsi tidak kurang dari Aulia Pohan ( Gubernur BI ) yang merupakan

menantunya sendiri.

Memperpanjang Darurat Sipil dan mengadakan perundingan dengan tokoh GAM

di Helsinski melalui perantara Crisis Management Ini

tiative di bawah pimpinan

Marrti Ahtisari

Akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Setelah 2 periode masa pemerintahannya tahun 2004

–

2009 dan periode

tahun 2014, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berakhir . sesuai dengan

ketentuan UUD 1945

pasal 7 tentang masa jabatan Presiden yang dibatasi untuk 2

periode

Rangkuman

Perkembangan politik di masa Reformasi berlangsung setelah mundurnya

Soeharto hingga sekarang, dimana pada rentang waktu tersebut telah terjadi

beberapa kali

pergantian pemerintahan, pada kesempatan kali ini kita hanya akan

merangkum Perkembangan politik di masa Reformasi pada saat pemerintahan B.J

Habibie dan Abdurahman Wahid

Sidang

Istimewa

MPR

yang

mengukuhkan

Habibie

sebagai

Presiden,

ditentang

oleh

gelom

bang

demonstrasi

dari

puluhan

ribu

mahasiswa

dan

rakyat

Jakarta

dan

kota

lain.

Gelombang

demonstrasi

ini

memuncak

dalam

peristiwa

Tragedi

Semanggi,

yang

menelan

korban

jiwa.

Masa

pemerintahan

Habibie

ditandai

dengan

dimulainya

kerjasama

denga

Dana

Moneter

Internasional

untuk

membantu

dalam

proses

pemulihan

ekonomi.

Selain

itu,

Habibie

juga

melonggarkan

pengawasan

terhadap

kebebasan

berekspresi

dan

media

massa.

Presiden

Habibie

mengambil

prakarsa

untuk

melakukan

koreksi.

Sejumlah

tahanan

litik

dilepaskan

secara

bergelombang,

seperti

Muchtar

Pakpahan

dan

Sri

Bintang

Pamungkas.

Namun

setelah

Habibie

membebaskan

banyak

tahanan

politik,

tahanan

politik

baru

muncul.

Sejumlah

aktivis

mahasiswa

diadili

atas

tuduhan

menghina

pemerintah

atau

mengh

ina

kepala

negara.

Beberapa

langkah

perubahan

diambil

oleh

Habibie,

seperti

liberalisasi

parpol,

kebebasan

berpendapat,

pemberian

kebebasan

pers,

dan

pencabutan

Subversi.

Walaupun

begitu

Habibie

juga

sempat

tergoda

meloloskan

Penanggulangan

Keadaan

ahaya,

namun

urung

dilakukan

karena

besarnya

tekanan

politik

dan

kejadian

Tragedi

Semanggi

yang

menewaskan

mahasiswa

UI,

Yun

Hap.

Kejadian

penting

dalam

masa

pemerintahan

Habibie

adalah

keputusannya

yang

memperbolehkan

Timor

Timur

untuk

menggelar

refere

ndum

yang

berakhir

dengan

berpisahnya

wilayah

tersebut

dari

pangkuan

Indonesia

pada

Oktober

1999.

Keputusan

tersebut

terbukti

tidak

populer

mata

masyarakat

sehingga

hingga

kini

pun

masa

pemerintahan

Habibie

sering

dianggap

sebagai

salah

satu

masa

kelam

dalam

sejarah

Indonesia.

Namun

akhir

pemerintahan

habibie,

pemilu

tahun

1999

dapat

terlaksana

dengan

baik

meskipun

pengesahan

hasil

Pemilu

sempat

tertunda,

secara

umum

proses

pemilu

multi

partai

pertama

era

reformasi

jauh

lebih

Langsung,

Umum,

Bebas

dan

Rahasia

(Luber)

serta

adil

dan

jujur

dibanding

masa

Orde

Baru.

Hampir

tidak

ada

indikator

siginifikan

yang

menunjukkan

bahwa

rakyat

menolak

hasil

pemilu

yang

berlangsung

dengan

aman.

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Pemilu

untuk

MPR,

DPR,

dan

DPRD

diadakan

pada

Juni

1999.

PDI

Perjua

ngan

pimpinan

Megawati

Sukarnoputri

keluar

sebagai

pemenang

pada

pemilu

parlemen

dengan

memperoleh

34%

dari

seluruh

suara,

Golkar

(partai

Soeharto

–

yang

selalu

menjadi

pemenang

pemilu

sebelumnya)

mendapat

22%

suara,

Partai

Persatuan

Pembangunan

pim

pinan

Hamzah

Haz

12%,

Partai

Kebangkitan

Bangsa

pimpinan

Abdurrahman

Wahid

(Gus

Dur)

10%.

Kemudian

pada

Oktober

1999,

MPR

melantik

Abdurrahman

Wahid

Gus

Dur

sebagai

presiden

dan

Megawati

sebagai

wakil

presiden

untuk

masa

bakti

tahun.

Pada

Sidang

Umum

MPR

pertama

pada

Agustus

2000,

Presiden

Wahid

memberikan

laporan

pertanggung

jawabannya.

Pada

Januari2001,

ribuan

demonstran

menyerbu

MPR

dan

meminta

Presiden

agar

mengundurkan

diri

dengan

alasan

keterlibatannya

dalam

skandal

korupsi.

bawah

teka

nan

dari

MPR

untuk

memperbaiki

manajemen

dan

koordinasi

dalam

pemerintahannya,

dia

mengedarkan

keputusan

presiden

yang

memberikan

kekuasaan

negara

sehari

hari

kepada

wakil

presiden

Megawati.

Megawati

mengambil

alih

jabatan

presiden

tak

lama

kemudian.

atihan Soal

Sebutkan pengertian Reformasi

Sebutkan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan B.J. Habibie untuk

memperbaiki perekonomian Indonesia!

Deskripsikan reformasi dalam tubuh ABRI pada masa reformasi!

Sebutkan beberapa ketetapan baru

pada Sidang Istimewa MPR tahun 1998!

Sebutkan sepuluh besar partai pemenang pemilu tahun 2004!

KUNCI JAWABAN

SOAL

KUNCI JAWABAN

Secara umum, pengertian reformasi ialah suatu proses perubahan atau juga

pembentukan kembali

suatu tatanan (bentuk/susunan) kehidupan yang lama,

diganti dengan tatanan (bentuk/susunan) kehidupan yang baru.

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa arti reformasi ini merupakan

proses pembentukan atau juga perubahan sistem yang

telah/sudah ada pada

sebuah masa diganti dengan yang baru. Perubahan serta juga perbaikan tersebut

utamanya itu dilakukan pada beberapa bidang diantaranya bidang politik,

ekonomi, sosial, hukum, serta juga pendidikan.

Sedangkan didalam KBBI, pengertian ref

ormasi merupakan suatu perubahan

yang terjadi dengan secara drastis yang mana tujuannya itu ialah untuk perbaikan

pada bidang sosial, politik, agama, serta ekonomi, didalam suatu masyarakat atau

juga negara.

Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh

pemerintahan B.J. Habibie untuk

memperbaiki perekonomian Indonesia di antaranya

a. melaksanakan reformasi ekonomi seperti yang diisyaratkan oleh IMF;

b. merekonstruksi perekonomian Indonesia;

c. merekapitulasi perbankan dan melikuidasi beberapa bank yang b

ermasalah;

d. menaikkan nilai tukar

rupiah

terhadap

dolar AS hingga di bawah

Rp10.000,00.

Pada masa reformasi, ABRI mulai menarik diri dari berbagai posisi sipil. Peran

dan

jumlah perwakilan ABRI di DPR mulai dikurangi secara bertahap hingga

akhirnya keluar dari keanggotaan DPR. Mulai tanggal 5 Mei 1999, Polri

memisahkan diri dari ABRI dan kemudian berganti nama menjadi Kepolisian

Negara. Dengan demikian, ABRI menjadi terdiri

atas Angkatan Udara, Angkatan

Darat, dan Angkatan Laut. Istilah ABRI pun diubah menjadi Tentara Nasional

Indonesia (TNI).

Ketetapan

baru

pada

Sidang

Istimewa

MPR

tahun

1998

adalah

sebagai

berikut

Tap

MPR

No.

X/MPR/1998

tentang

Pokok

Reformasi

Pembangunan

dalam

Rangka

Penyelamatan

dan

Normalisasi

Kehidupan

Nasional

sebagai

Haluan

Negara.

Tap

MPR

No.

XI/MPR/1998

tentang

Penyelenggaraan

Negara

yang

Bersih

dan

Bebas

KKN.

Tap

MPR

No.

XIII/MPR/1998

tentang

Pembatasan

masa

Jabatan

Presiden

Wakil

Presiden

Republik

Indonesia.

Tap

MPR

No.

XV/MPR/1998

tentang

Penyelenggaraan

Otonomi

Daerah;

Pengaturan,

Pembagian,

dan

Pemanfaatan

Sumber

Daya

Nasional

yang

Berkeadilan

serta

Perimbangan

Keuangan

Pusat

dan

Daerah

dalam

Kerangka

NKRI.

Tap

MPR

No.

XVI/MPR/1998

tentang

Politik

Ekonomi

dalam

Rangka

Demokrasi

Ekonomi.

Tap

MPR

No.

XVII/MPR/1998

tentang

Hak

Asasi

Manusia

(HAM).

Sepuluh besar pemenang pemilu 2004, yaitu Partai Golongan Karya (Golkar),

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Parta

i Kebangkitan Bangsa

(PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Keadilan

Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB),

Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Damai Sejahtera (PDS).

Penilaian Diri

Jawablah pertanyaan

pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

Pertanyaan

Jawaban

Tidak

Apakah k

alian

dapat menyebutkan

tentang

DASAR HUKUM

BJ Habibie

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

menjadi presiden menggantikan

Bapak Soeharto yang belum

habis

masa jabatannya?

Apakah ka

lian

dapat menjelaskan

langkah

langkah yang dilakukan BJ

Habibie dalam kehidupan Ekonomi

demi menyelamatkan negara

Indonesia selama krisis melanda?

Apakah ka

lian

dapat menjelaskan

kebijakan dilakukan BJ Habibie dalam

bidang politik demi mengatasi

kepercay

aan masyarakat Indonesia

kepada pemerintah?

Apakah ka

lian

dapat menceritakan

tentang hasil pemilu yang dipercepat

tahun 1999?

Apakah ka

lian

dapat menceritakan

kebijakan yang dilakukan oleh

presiden

Abdurahman Wahid yang

dikatakan sering kontraversi sehingga

berakhir dengan lengsernya presiden

ke empat tersebut?

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada

bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka

Kamu dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.

VALUASI

Berilah tanda silang pada pilihan jawaban yang kalian anggap tepat

Munculnya

gerakan

reformasi

bertujuan

untuk:

emperbaiki

tatanan

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa

dan

bernegara

ewujudkan

masyarakat

adil

makmur

berdasar

Pancasila

dan

UUD

1945

elindungi

sgenap

bangsa

dan

seluruh

tumpah

darah

Indonesia

emajukan

kesejahteraan

umum

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

encerdaskan

kehidupan

bangsa

Tekanan terhadap kepemimpinan Soeharto menjelang

kejatuhan Orde Baru berasal

dari:

Ketua PBB

Mahasiswa

DPR

MPR

Presiden Soeharto mengumumkan pemberhentian dirinya pada Tanggal:

13 Mei 1998

14 Mei 1998

17 Mei 1998

21 Mei 1998

22 Mei 1998

Berikut ini adalah mahasiswa yang dikenal sebagai

Pahlawan Reformasi, kecuali:

Elang Mulya Lesmana

Arif Rahman Hakim

Hafdin Royan

Hendriawan Sie

Heri Hartanto

Dampak dari tewasnya 4 mahasiswa Tri Sakti pada tanggal 12 Mei 1998 adalah:

unculnya gelombang aksi solidaritas yang berujung pada

kerusuhan Mei 1998

erjadi krisis sosial yang menyebabkan terpecahbelahnya masyarakat Indonesia

eban anggaran negara bertambah karena harus menyelesaikan kekisruhan

akibat demonstrasi

epercayaan masyarakat terhadap mahasiswa meningkat drastis

uncul konf

lik sosial akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap universitas

sebagai penyelenggara pendidikan

Tragedi

Trisakti

telah

menyulut

terjadinya

peristiwa

anarkhis

tanggal

dan

mei

1998,

yakni,.....

endudukan

gedung

DPR/MPR

oleh

ribuan

mahasiswa

yang

dis

ukung

masyarakat

enyerbuan

kantor

pusat

PDI

yang

diduga

dilakukan

oleh

kelompok

PDI

pimpinan

Suryadi

embakaran

terhadap

mobil

mewah

milik

para

pejabat

yang

dianggap

pro

kapitalisme

erusuhan

dan

penjarahan

ribuan

tempat

tinggal,

kantor

kantor,

pert

okoan

dan

kendaraan

terutama

milik

keturunan

Cina

eristiwa

penculikan

para

aktivis

Mahasiswa

dan

tokoh

LSM

oleh

intelijen

pemerintah

orde

baru

Agenda Reformasi yang muncul pasca krisis multidimensi yang melanda Indoensia

pada tahun

1997

1998 berisi tuntutan rakyat terhadap pemerintah Orde Baru untuk

memperbaiki kinerja pemerintahannya. Berikut yang tidak termasuk agenda

Reformasi 1998 adalah:

ubarkan Orde Baru dan adili Soeharto beserta kroninya

apuskan dwifungsi ABRI

embali ke UU

DS 1950 dan bentuk DPRS

egakkan supremasi hukum dan HAM

apuskan praktik KKN

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Berikut ini adalah beberapa alasan penolakan terhadap kepemimpinan B.J. Habibie,

kecuali:

B.J. Habibie telah melakukan kudeta terhadap kekuasaan Suharto

ecara hukum formal peng

angkatan B.J. Habibie tidak konstitusional

epemimpinan B.J. Habibie merupakan bagian dari rezim Orde Baru

B.J. Habibie mengucapkan sumpah dan janji di depan Mahkamah Agung

B.J. Habibie diyakini tidak mampu memberantas praktik

praktik KKN

Presiden Abdurra

hman Wahid melakukan langkah

langkah reformasi sejak awal

kepemimpinannya. salah satunya menghapus dua kementerian yang dianggap

pangkal korupsi dan menyumbat kebebasan berpendapat, yaitu:

Departemen sosial dan departemen agama

Departemen sosial dan

departemen penerangan

Departemen pendidikan dan departemen pertanian

Departemen pertahanan keamanan dan departemen kelautan

Departemen pendidikan dan departemen sosial

10.

Presiden yang memimpin Indonesia pada masa Reformasi secara berurutan antara

lain:

SBY, Gusdur, Megawati, BJ Habibie

BJ Habibie, Megawati, Gusdur, SBY

Megawati, Gusdur, BJ Habibie, SBY

Gusdur, Abdurahman Wahid, Megawati, SBY, BJ Habibie

BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, SBY

KUNCI JAWABAN

DAN PEMBAHASAN

Kunci Jawaban : A

Pembahasan :

Gerakan Reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa bertujuan untuk

mengembalikan tatanan kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara

yang sudah menyimpang pada masa Orde Baru

Kunci Jawaban : B

Pembahasan :

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Reformasi di gerakan oleh Mahasiswa didukung

oleh elemen elemen LSM yang

selama masa Orde Baru mendapat tekanan kebebasan berpendapat, majalah

dibredel dll.

Kunci Jawaban : D

Pembahasan :

Akibat adanya desakan dari para mahasiswa dan masyarakat, serta

mempertimbangkan kepentingan bangsa dan

negara, pada tanggal 21 Mei 1998

pukul 19.06 WIB Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari

posisi presiden Republik Indonesia

Kunci Jawaban : B

Pembahasan :

Aksi damai tersebut berubah menjadi insiden bentrokan dengan aparat ketika

mahasiswa

ingin melakukan long march menuju gedung DPR/MPR. Dalam insiden

tersebut empat mahasiswa tewas dan puluhan lainnya mengalami luka

luka.

Empat mahasiswa tersebut adalah: Elang Mulya Lesmana, Hafidhin Royan,

Hendriawan Sie, dan Heri Hartanto. Mereka mendapat

gelar Pahlawan Reformasi.

Kunci Jawaban : A

Pembahasan :

Kejadian Tri Sakti yang ditandai tewasnya 4 mahasiswa memicu terjadinya

kerusuhan massa pada tanggal 13 dan 14 Mei di Jakarta dan sekitarnya. Tragedi

kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998 ini merupakan titi

k kulminasi depresi masyarakat

akibat krisis ekonomi Indonesia

Kunci Jawaban : D

Pembahasan :

Pascatragedi Trisakti suasana di Jakarta sangat tegang, hingga digelarnya aksi

demonstrasi besar

besaran pada tanggal 19 Mei 1998 oleh para mahasiswa.

Mereka mel

akukan Long March menuju gedung DPR/MPR dengan tujuan

menuntut turunnya Presiden Soeharto, menggelar Sidang istimewa MPR, dan

pelaksanaan reformasi total dalam tubuh pemerintahan negara.

Kunci Jawaban : C

Pembahasan :

Setelah pelantikan Kabinet

Pembangunan VII pada awal bulan Maret 1998

ternyata kondisi bangsa dan negara semakin tidak membaik. Perekonomian juga

tidak mengalami pertumbuhan, akibatnya muncul masalah

masalah sosial.

Dengan kondisi seperti itu mengundang keprihatinan rakyat, yang akh

irnya

memasuki bulan Mei 1998 mahasiswa di berbagai daerah mulai mengadakan

demonstrasi.

Mahasiswa kemudian menyusun agenda reformasi yang isinya sebagai berikut:

Adili Soeharto dan kroni

kroninya.

Amandemen UUD 1945.

Penghapusan dwifungsi ABRI.

Otonomi daerah yang seluas

luasnya.

Supremasi hukum.

Pemerintahan yang bersih dari KKN.

Kunci Jawaban : A

Pembahasan :

Pada tanggal 1

21 Oktober 1999, MPR mengadakan Sidang Umum. Dalam suasana

Sidang Umum MPR yang digelar dibawah pimpinan Ketua MPR Amien

Rais, tanggal

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

14 Oktober 1999 Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya

di depan sidang dan terjadi penolakan terhadap pertanggung jawaban presiden

sebagai Mandataris MPR lewat Fraksi PDI

Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan

Bangsa, Frak

si Kesatuan Kebangsaan Indonesia dan Fraksi Demokrasi Kasih

Bangsa.

Masalah

masalah yang dipersoalkan oleh Fraksi

fraksi tersebut adalah masalah

Timor

Timur yang menyebabkan lepasnya Timor Timur dari NKRI , masalah KKN

termasukan pegusutan kekayaan Soehart

o, dan masalah HAM dalam tragedi

Trisakti dan Tragedi Semanggi I dan 2

Kunci Jawaban : B

Pembahasan :

Merestrukturisasi lembaga pemerintah seperti menghapus departemen yang

dianggapnya tidak efisien (menghilangkan departemen penerangan dan sosial

untuk

mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk dewan keamanan ekonomi

nasional).

10.

Kunci Jawaban : E

Pembahasan :

Pemerintahan masa Reformasi secara berturut turut adalah ; BJ. Habibie,

Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono

DAFTAR PUSTAKA

Badrika, I Wayan. 2006. Sejarah untuk SMA Kelas X

. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Darini, Ririn, dkk. 2013. Sejarah untuk SMA/MA Kelas X

Kurikulum

Jaka

rta. Penerbit

Cempaka Putih.

Hapsari, Ratna & M Adil. 2016. Sejarah Indonesia

Untuk SMA/MA Kelas X

Kelompok

Wajib. Jakarta. Penerbit Erlangga

http://blogjejaksejarah.blogspot.com/2013/04/makalah

reformasi.html

Modul Sejarah

Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

http://id.wikipedia.org/wiki/

http://tata

muhtadin.blogspot.com/2011/12/reformasi

indonesia.html

https://dianpratamasurya.wordpress.com/2012/05/20/sejarah

dan

kronologi

reformasi

indonesia

1998/

ttps://www.idntimes.com/news/indonesia/uni

lubis/kronologi

reformasi

mei

1998

terjungkalnya

kekuasaan

soeharto

https://blog.ruangguru.com/mengenal

masa

reformasi

indonesia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Indonesia XII:2018